Soal Latihan Pkn

Soal Bagian I

1. Dalam mencapai tujuan politik bebas aktif, Indonesia pada dasarnya menjalankan politik ....
A. netral
B. damai
C. isolasi
D. terpadu
E. nasional

2. Segala kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan negara lain atau subjek hukum
internasional lain guna mewujudkan tujuan nasional, disebut ....
A. kerja sama intemasional
B. perjanjian internasional
C. hubungan diplomatik
D. hubungan luar negeri
E. politik luar negeri

3. Pada dasarnya politik yang dijalankan dalam kebijakan pemerintah Indonesia mengabdi pada kepentingan ....
A. nasional
B. internasional
C. manusia
D. dunia
E. PBB

4. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, lembaga yang mewakili pelaksanaan politik luar
negeri di negeri asing adalah ....
A. Presiden Indonesia
B. Menteri Luar Negeri
C. Dubes Luar Biasa
D. Corp Consulat
E. Corp Diplomatik





5. Arah politik luar negeri bebas aktif berorientasi dan menitikberatkan pada hal
A. solidaritas antara negara-negara persernakmuran
B. peningkatan kemandirian bangsa lain
C. upaya menjadikan Indonesia dikenal dunia
D. kerja sama internasional bagi kesejahteraan pejabat
E. upaya dan strategi mencapai tujuan nasional

6. Dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang dimaksud kebudayaan bangsa adalah ....
A. kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi daya rakyat
B. seluruh kebudayaan yang Aa di Indonesia
C. kebudayaan daerah yang masih terpelihara
D. perpaduan unsur budaya daerah dengan budaya asing
E. kebudayaan yang telah berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia

7. Pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila, khususnya
Ketuhanan Yang Maha Esa Indonesia bertujuan ....
A. meningkatkan martabat serta hak dan kewajiban asasi manusia warga negara
B. peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan
C. mewujudkan masyarakat adil dan makmur
D. memajukan kesejahteraan umum
E. mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

8. Cita-cita ekonomi nasional yang berdasarkan ekonmi kerakyatan mengutamakan ....
A. pemenuhan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
B. tiap-tiap warga negara memperolch apa yang dituntutnya
C. tidak pilih kasih atau tidak berat sebelah
D. dapat menikmati hidup terhormat dan tercukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya
E. memperoleh keadilan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya.

9. Berikut ini merupakan masalah yang rawan yang perlu mendapat perhatian, kecuali ....
A. masalah kesenjangan sosial
B. tingkat pendidikan yang rendah
C. budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme
D. ketersediaan lapangan pekerjaan yang telah memadai
E. kerusakan lingkungan hidup

10. Berikut ini adalah kebijaksanaan pemerintah yang sesuai dengan usaha mewujudkan
keadilan sosial, kecuali...
A. tiap-tiap orang memperoleh haknya
B. pemenuhan kebutuhan materiil bagi seluruh rakyat
C. unsur pernimpin perusahaan yang bertanggung jawab
D. unsur pengendalian usaha dari negara
E. unsur peningkatan kemakmuran rakyat

11. Keadilan sosial dalam good governance (kebijakan pemerintah yang baik) terimplementasi
dalam:
A. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
B. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
C. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
D. program Inpres Desa Tertinggal (IDT)
E. pemberian otonomi daerah

12. Perubahan suatu bangsa menuju kearah kondisi yang lebih baik atau buruk pada
hakikatnya
A. ditentukan dalam kerjsama regional
B. sangat dipengaruhi oleh situasi dunia
C. ditentukan oleh situasi negara-negara tetangga
D. tergantung dari usaha bangsa itu sendiri
E. sangat ditentukan oleh kebijakan global



13. Latar belakang lahirnya pemerintahan reformasi adalah ....
A. adanya penyimpangan-penyimpangan pemerintah Orde Baru
B. utang luar negeri yang amat besar samliai tidak terbayar
C. para mahasiswa sudah bosan dengan gaya pemerintahan Pak Harto
D. untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, jujur, dan demokratis
E. jatuhnya kepereayaan masyarakat internasional terhadap pemerintahan Indonesia

14. Disebut apakah istilah yang digunakan hakim dalam melakukan putusan perkara ?
A. Yurisprudensi
B. opportunitas
C. legalitas
D. putusan sela
E. vonis

15. Hal positif dari model pemerintahan demokrasi adalah
A. rakyat menjadi pemilik negara
B. kebijakan memihak rakyat
C. presiden dipilih oleh rakyat
D. rakyat menjadi pelaksana pemerintah melalui pemilu
E. adanya proses pemilu

16. Pemerintah raja adalah undang-undang dan kehendak raja adalah kehendak rakyat,
terdapat dalam bentuk pemerintahan ....
A. republik absolut
B. republik konstitusional
C. monarkhi absolut
D. monarkhi konstitusional
E. okhlokrasi

17. Azas dari demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Good Governance adalah:
A. keseimbangan hak dan kewajiban
B. tepo seliro dan tenggang rasa
C. kekeluargaan dan musyawarah
D. kedaulatan rakyat yang berketuhanan
E. gotong royong dan kemanusiaan

18. Salah satu kebaikan dalam penerapan desentralisasi pada negara kesatuan adalah:
A. dapat mengatasi ketimpangan yang ada
B. demokratisasi berjalan dengan bebas
C. mudah dalarn mengontrol setiap wilayah
D. birokrasi berjalan efektif dan efisien
E. dapat menghemat biaya anggaran negara.

19. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif lebih kuat daripada kekuasaan
eksekutif adalah
A. presidensial
B. parlementer
C. konstitusional
D. referendum
E. republik absolut

20. Suatu kabinet yang dibentuk di luar campur tangan DPR, menteri-menteri yang dipilih
oleh Presiden tetap bertanggung jawab kepada DPR, disebut ...
A. kabinet parlementer
B. kabinet ministerial
C. kabinet presidential
D. kabinet ekstraparlementer
E. kabinet koalisi


21. Kelemahan terbesar pelaksanaan sistem pemerintahan pada masa orde baru adalah
A. tumbuh suburnya praktik KKN
B. ditinggalkannya pembangunan fisik
C. para pejabatnya sangat profesional
D. bahan kebutuhan pokok sulit didapat
E. iklim usaha tidak didukung keamanan

22. Salah satu kelebihan sistem pemerintahan parlementer sehingga sistem ini banyak
diadopsi oleh negara-negara demokrasi di dunia adalah ....
A. kontrol terhadap eksekutif dapat dilakukan secara efektif melalui parlemen
B. pemerintahan sering berganti-ganti akibat mosi tidak percaya
C. perdana menteri berkuasa untuk mengganti menteri-menterinya tanpa
D. kekuasaan kepata negara bersifat mutlak
E. merupakan sistem yang dipraktikkan oleh negara-negara maju

23. Dalam sistem presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang
sebenamya adalah ....
A. Presiden bersama dan DPR
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Presiden dan Perdana Menteri
D. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya
E. Kepala negara dan perdana menteri

24. Dalam pelaksanaannya dasar bentuk pemerintahan republik dapat dikategorikan
menjadi dua, yaitu
A. demokratis dan konstitusional
B. parlementer dan ekstra parlementer
C. presidensial dan ekstra presidensial
D. absolut dan konstitusional
E. kerakyatan dan kekaisaran

25. Dalam sebuah sistem, unsur-unsur atau kesatuan-kesatuan yang ada berfungsi
sebagai
A. pembentuk kesatuan secara keseluruhan
B. pengikat kuat terbentuknya sistem
C. penghubung yang tidak terpisahkan
D. perekat yang harus ada dan kuat
E. petunjuk terjadinya sebuah proses

26. Pembagian fungsi negara Montesquieu, lebih dikenal dengan teori .
A. Caturpraja
B. Pancapraja
C. Sadpraja
D. Trias Politica
E. Bicameral

27. Titik tolak pertumbuhan negara secara primer, diawali dengan
A. bentuk negara yang paling sederhana
B. perjanjian di antara rakyat itu sendiri
C. perjanjian antara rakyat dengan penguasa
D. tumbuhnya suku-suku menjadi kerajaan
E. kehidupan bangsa-bangsa yang beradab

28. Pemerintah dalam arti sempit mencakup
A. MPR, Presiden, dan Menteri
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Presiden, DPR, dan Wakil Presiden
D. MPR, DPR, dan Presiden
E. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri

29. Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh mahkamah Agung terhadap putusan
Hakim bawahnya, dinamakan ....
A. banding
B. judicial review
C. kasasi
D. grasi
E. amnesti

30. Dalam negara hukum, sebaiknya tindakan-tindakan negara selain mempertimbang
landasan hukumnya juga ...
A. kegunaannya
B. hasilnya
C. kepastiannya
D. kepentingannya
E. subjeknya

31. Kewajiban warga negara RI menurut UUD 1945 yang menyangkut bidang politik
adalah
A. membayar pajak
B. mencari pekerjaan
C. belajar yang baik
D. membela negara
E. mengembangkan kebudayaan

32. Salah satu pasal dalam UUD 1945 yang isinya melindungi hak asasi manusia adalah ...
A. pasal 4
B. pasal 18
C. pasal 27
D. pasal 26
E. pasal 37

33. Salah satu unsur ideology terbuka yang berlaku dalam masyarakat adalah ....
A. adanya perintah dan/atau larangan yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib
B. peraturan yang bersifat memaksa
C. kemampuan akal membedakan yang baik dan buruk
D. tata krama atau etika pergaulan
E. perintah dan larangan yang tertuang dalam kitab suci masing-masing negara

34. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan dan
cara pelaksanaannya oleh alat perlengkapan negara, disebut
A. Hukum Administrasi negara
B. Hukum Pidana
C. Hukum Tata Usaha Negara
D. Hukum Acara
E. Hukum Perdata

35. Apakah yang menjadi perbedaan pokok antara ide dan kenyataan ?
A. bentuknya
B. fungsinya
C. kepentingannya
D. pelaksanaannya
E. situasinya

36. Sistem negara yang menjalankan kekuasaan secara otoriter disebut sistem....
A. absolut
B. tirani
C. tunggal
D. demokratis
E. komunis


37. Berikut ini lembaga pemerintahan di Indonesia, kecuali ...
A. Legislatif
B. Eksaminatif
C. Yudikatif
D. Konsultatif
E. Adjudikatif

38. Salah satu peran peran pemerintah dalam memperbesar pendapatan negara dengan ....
A. melaksanakan GBHN dengan baik
B. ikut mencerdaskan masyarakat
C. mendorong tumbuhnya clean governance
D. pengadaan program sertifikasi bagi Guru dan Dosen
E. memperjuangkan sendi-sendi keadilan

39. Pemerintah selalu mengabdi pada kepentingan rakyat dan harus melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahan, hal ini merupakan bukti bahwa rakyat adalah ....
A. Pemilik saham atas negara
B. Mitra pemerintahan dalam menjalankan eksekutif
C. Kelompok yang harus diwaspadai
D. Pemegang kdaulatan negara
E. Pelaksana kedaulatan negara

40. Beriktit ini adalah fungsi lembaga konstitutif kecuali...
A. Mengawasi palaksanaan undang-undang
B. Menguji materi perundangan
C. Mengusulkan bentuk materi formal perundangan
D. Justifikasi pelaksanaan RUU
E. Melaksanakan pencabutan undang-undang yang telah batal demi hukum


































Bagian II
1. Buatlah program negara dalam 5 tahun kedepan, buatlah rencana tiap tahun secara bertahap. Tujuan pembangunan negara selama 5 tahun adalah:
 Membangun masyarakat yang taat hukum
 Membentuk masyarakat yang bebas dari kelemahan pendidikan
 Memperbesar pendapatan negara
 Memperbesar kekuatan politik dalam dan luar negeri
 Sistem pemilu demokratis dan bebas
 Memiliki kemampuan militer yang handal
 Menggali potensi kelautan yang lebih optimal
 Menuju negara yang bermartabat dan setara dengan negara maju lainnya
 Menghilangkan pertentangan etnis, agama dan pertentangan ekonomi.
 Menjalin kerasama dengan negara lain terutama bidang ekonomi – politik.

Ciri-ciri atau potensi negara yang kamu miliki adalah:
a. Luas negara 145.400Km2 dengan 29.463 Km2 adalah lautan
b. Negara memiliki penduduk 120 juta jiwa, dengan suku dan agama yang plural
c. Kekayaan atau potensi negara adalah sektor kelautan dan tanaman perkebunan (bunga).
d. Pendapatan negara $ US10. 000.000 setiap tahun.
e. Bentuk negara kesatuan
f. Sistem pemerintahan republik Presidensial
g. Sekolah belum sampai tingkat pendidikan tinggi
h. 45% dari jumlah penduduk belum mampu membaca dan menulis
i. Negara ini berumur 12 tahun setelah sebelumnya dijajah oleh Perancis.
j. Belum memiliki bahasa persatuan
k. Sektor industri ada 2 bagian besar yaitu:1) Industri pengalengan ikan laut, 2). Industri galangan kapal nelayan
l. Negara ini 2 tahun yang lalu diterpa wabah penyakit diare, sehingga bayi dan anak-anak banyak yang mati.
m. NGO (LSM) internasional yang membantu memberdayakan penduduk adalah UNESCO dan World Vision International
n. Negara yang berencana membantu adalah Perancis, dan Uni Eropa dengan syarat mendirikan pangkalan militer dan survey kekayaan laut, jika menguntungkan maka akan dilakukan bagi hasil dengan komposisi 15 Tahun pertama kepada negara donor dan sisanya kepada negaramu
o. Listrik, dan BBM selama 12 tahun dilakukan dengan efisiensi dan pembatasan pemakaian.